Presiden Joko Widodo mengingatkan tantangan utama yang dihadapi di dalam negeri adalah kemiskinan dan ketimpangan. Baik ketimpangan antar wilayah, maupun kesenjangan antara kaya dan yang miskin. “Ini adalah pekerjaan rumah besar kita,” ujar Presiden di hadapan pimpinan TNI, kemarin (19/12/2015)
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa 50 persen lebih sedikit kekayaan bangsa Indonesia dikuasai oleh hanya satu persen rumah tangga. “Buat saya sudah lampu merah. Ini adalah sebuah kesenjangan, yang harus sedikit demi sedikit, tahap demi tahap kita selesaikan,” ujar Presiden. Dalam pandangan Presiden, adanya kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan sosial jika terus dibiarkan akan menjadi berbahaya. “Akan ada kemungkinan akan menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya konflik sosial, bagi tumbuhnya paham-paham separatisme, radikalisme, ekstrimisme, dan yang lebih kesana lagi terorisme,” ucap Presiden.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan “Indonesia Corporate” atau antarprovinsi saling bantu dalam jaringan perdagangan sesuai potensi masing-masing.. “Kita sudah kembangkan Jatimnomics yang memiliki jaringan perdagangan dengan berbagai provinsi,” katanya di Rektorat Unair Surabaya, Sabtu (19/12/2015). .Perekonomian Jatim tumbuh 5,86 persen pada tahun 2014 dan 5,44 persen pada tahun 2015, tapi hal yang sulit itu gini-ratio kita hanya 0,37 persen di tengah ekonomi yang tumbuh,” katanya sambil menunjukkan potensi perwakilan dagang Jatim pada hampir semua provinsi.
Oleh karena itu, katanya, Jatimnomics dapat dikembangkan dalam skala nasional. “Artinya, kalau kita berada dalam satu jaringan perekonomian secara nasional, maka tidak akan ada defisit,” katanya.
Untuk itu Pemerintah melalui upaya bersama Kementrian Agraria, OJK Kemenkominfo, BI, Kemenkeu, Kementan, Kemenperin adalah membuat satu design untuk mendorong financial inclusion dikaitkan dengan sertifikasi tanahrakyat secara besar besaran. Demikian seperti yang disampaikan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan di Banten (17/12/2015). Hal ini adalah satu upaya Pemerintah Presiden Jokowi untuk mendorong upaya pendapatan. Harapan ke depan agar program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat maksimal dengan keberpihakan pada masyarakat miskin (Pro poor).
Disisi lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di Istana Negara (14/12/2015) menuturkan program keluarga harapan yang menyentuh rumah tangga sejahtera sangat efektif dalam menekan gini ratio. Penyelesaian persoalan sanitasi di sejumlah daerah juga dapat menjadi alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- Pemerintah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp 100 triliun dengan bunga 9 persen di tahun depan,
- Dana desa Rp 40 triliun lebih dikombinasikan dengan agen bank, kalau pertumbuhan kredit kembali di atas 30 persen, maka hal tersebut akan diimbangi dengan pertumbuhan dana masyarakat dengan menghidupkan kegiatan ekonomi Desa,
- Pemerintah akan mendorong sistem logistik nasional dari perdesaan ke kota, karena sistem logistik nasional yang ada baru dimiliki oleh korporasi swasta besar seperti misalnya Unilever, Indomaret, Alfamaret, serta Matahari, Sedangkan sistem logistik dari desa ke kota malah belum ada..
Disarikan dari Antaranews.com, Kompas.com dan media lainnya .
