Category: swakelola

KSM Basama, apa kabar ?

Pemerintah Kota Malang berancang-ancang membangun teknologi yang mampu memanfaatkan sampah sebagai sumber tenaga listrik. Untuk segera merealisasikannya, Pemerintah Kota Malang melakukan dialog dengan Perwakilan dari Bappenas untuk membahas opsi alternatif dalam pembiayaan ataupun bantuan dari pusat dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Bapak Drs.Wasto SH.MH. menjelaskan jika permasalahan sampah di Kota Malang sudah di depan mata. “Lima sampai tujuh tahun kedepan, Malang ini akan menjadi persoalan sampah, hampir pasti”, ujar Sekretaris Daerah Kota Malang dalam dialog dengan Bappenas di Ruang Walikota Malang. Sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah antispasi untuk mengurai masalah tersebut dengan semua pilihan opsi yang ada. Terlebih jika opsi tersebut mampu memberikan manfaat kembali untuk Kota Malang.

Sekretaris Daerah Kota Malang tak menampik jika telah banyak tawaran berdatangan dalam pembangunan teknologi pengelolaan tersebut namun selalu terkendala pada masalah biaya. Sehingga menurutnya, perlu adanya bantuan/campurtangan dari pusat untuk merealisasikan rencana ini.

Pengelolaan sampah memang seharusnya dapat dimulai dari pengelolaan tingkat basis, yakni lewat pola keluarga. Dikelola lewat kelembagaan masyarakat (KUB), lewat fasilitasi pemerintah, dapat mengurangi beban sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Lewat pendirian Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (IPSO) di setiap sumber dominan (pada tahap awal) lalu pemerintah membentuk Industri Daur Ulang Sampah semacam Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK) untuk menunjang dan membantu pemasaran dari IPSO yang telah didirikan oleh kelompok usaha bersama (KUB) oleh masyarakat, sebagai pola komunal atau “konsep bersih mandiri” dalam mensiasati problem persampahan di Indonesia.

Berpijak pada pola yang awal dapat dilakukan perbaikan dan penyempuranaan, sehingga hanya sampah yang tidak bisa di olah saja yang akan dibuang di TPA. Misalnya sampah B3 (beracun, berbau dan berbahaya).

Secara holistic dalam mensukseskan program progreen, haruslah dimulai dengan program bersih lingkungan dengan mengelola sampah dengan bijaksana. Sesungguhnya inilah inti dari program progreen. Bukan hanya menanam pohon saja, seperti selama ini yangdilakukan pemerintah (akan terjadi pemubadziran anggaran saja) tapi dengan mengelola kebersihan untuk dijadikan sarana dan prasarana pupuk dan pemupukan agar tanaman menjadi hijau, tentu didalamnya akan tercipta sebuah proses kreatifitas dan aktivitas di tingkat masyarakat komunal (tercipta kemandirian). Diharapkan dengan pola komunal ini, masyarakat tentu akan peduli menanam pohon dan tidak terlalu susah memeliharanya, karena pupuknya yang berbasis sampah kota dapat dengan mudah diperoleh (sustainable).

TPS3R Bandungrejosari.

Sejak digulirkan dapat capaian pembangunan oleh Lurah Bandungrejosari Jumat 6/8/2016, bahwa pengelolaan sampah di kelurahan akan dikembangkan dalam pola 3R (Reduce, Re use dan Recycle) lewat pembangunan fasilitas sampah terpadu di lokasi Kemantren. Selain mengurangi jumlah sampah dari 3 RW yakni RW03 RW 07 dan RW13, pola ini akan dijadikan percontohan agar ke depan seluruh sampah di kelurahan akan “dimakan” oleh fasilitas TPS 3R.

Peresmian pembangunan fasilitas TPS3R tahun 2017 sampai saat ini masih mengalami kendala. Sebagaimana yang dilaksanakan pada rakor Lurah dan instansi terkait (Camat, Dinas DLH dan kader lingkungan) pada Jumat 15 September 2017, masih menyisakan persoalan tentang program kerja, laporan kegiatan dan keuangan dan terpenting adalah masalah kelembagaan.

Keterangan gambar :

TPS3R menempati posisi di belakang lapangan olahraga Kemantren

Ario/Linda

4 Type pengelolaan swakelola

Rakor Monev Dana DAU Tambahan di Kecamatan Sukun di pandu oleh Walikota Malang Rabu 10/07/2019

Swakelola dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang penyelenggaran pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.

Dengan terbitnya Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru, maka proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan akan mengalami perubahan guna mencapai tujuan pengadaan yang lebih baik. Salah satunya adalah metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola yang sebelumnya terdiri dari 3 tipe menjadi 4 tipe swakelola dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Swakelola PBJ sendiri adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres No. 16 Tahun 2018 ini dikenal dengan 4 tipe swakelola. Berikut info grafis uraiannya ;

Keterangan :

Swakelola Type 1.

Dipilih apabila pekerjaan yang akan diswakelola merupakan tugas dan fungsi dari K/L/PD yang bersangkutan. Contoh; Dinas Binamarga melaksanakan swakelola pemeliharaan jalan, Kementrian Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan bagi bidan desa, dsb.
Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 ini, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:

  1. PA (Pengguna Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
  2. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
  3.  Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini

Swakelola Type 2.

Dipilih apabila K/L/PD memiliki pekerjaan yang bertugas sebagai penanggung jawab, namun secara keahlian/kompetensi teknis diberikan kepada pelaksana dalam hal ini institusi di luar K/L/PD tersebut. Contoh; Bappeda bekerjasama dengan BPS (Biro Pusat Statistik) untuk pekerjaan Kota Malang dalam Angka (BPS lebih ahli dalam masalah angka), Kajian pengembangan Wisata Agro di kota Malang dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB lebih ahli tentang pertanian/agro dari pada dinas pertanian atau pariwisata), dsb.

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan:

  1. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
  2. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.

Swakelola Type 3 .

Tipe ketiga ini yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll. Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari swakelola tipe 4. Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan).

Swakelola Type 4.

Dipilih apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya. Contoh: Perbaikan Saluran Air di desa, Pemeliharaa Jamban/MCK, dan pekerjaan sederhana lainnya.

Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

Apakah ada perbedaan type swakelola dana kelurahan dengan dana Desa … Check disini

Sumber : https://www.pengadaan.web.id